Gerakan Anti Politikus Busuk Dideklarasikan

Oleh, Rustam

Sejumlah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional dan lokal Kamis (22/1) secara bersama-sama mendekrasikan Gerakan Anti Politisi Busuk Sultra (GANTI POLBUS-SULTRA). Deklarasi tersebut diprakarsai Indonesia Corruption Wacth (ICW), Seknas FITRA danbersama organisasi pendukung di Sultra antara lain GSM, PMKRI, GMKI, LPM Equaror, SP Kendari, LBH Kendari, KPI Sultra, HP3S, YPSHK, Walhi Sultra, Media Bajo Bangkit, JRK Sultra, Komunitas Hijau, HMI KOMFIS, Kudeta dan LPKI Sultra.

Salah seorang deklarator Yusuf, mengatakan gerakan anti politisi busuk dilakukan secara nasional diseluruh wilayah Indonesia. Untuk tingkat nasional deklarasi telah dilakukan April 2008 lalu. Sedangkan tingkat Provinsi telah dideklarasikan 12 daerah termauk Sultra dan akan menyusul Provinsi lainnya.

Perwakilan ICW Abdullah Dahlan mengatakan tujuan deklarasi tersebut adalah agar masyarakat Indonesia tidak lagi memilih calon-calon anggota legislatif yang berwatak koruptor dan tidak berpihak kepada rakyat. Menurutnya, sistim pemilu Indonesia saat ini masih memiliki banyak kelemahan, salah satunya adalah pererutan caleg yang tidak profesional.

“Apakah lembaga legislatif kita saat ini sama dengan yang akan datang. Kita berharap calon-calon legislatif yang terpilih ke depan adalah orang-orang yang bersih dari praktek KKN dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Ada beberapa indikator yang dideklarasikan yang dikategorikan politisi busuk yaitu terlibat KKN, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, terlibat illegal logging, mendukung pelanggaran HAM, mendukung pengusuran, terlibat dala kekerasan berpolitik, mendukung swastanisasi air, pendidikan, kesehatan, minyak dan gas serta merampas hak-hak buruh.

Jika melihat delapan indikator di atas, maka ada puluhan caleg di Sultra yang masuk dalam kategori politisi busuk dan tidak layak untuk dipilih. Para koalisi LSM meminta kepada seluruh masyarakat Sultra agar cermat memilih caleg. Masyarakat harus mengetahui rekan jejak caleg agar tidak salah memilih.

Menurut mereka, gerakan anti polisiti busuk dilatarbelakangi potret buram perilaku politisi yang sudah memasuki tingkat yang sangat mengkawatirkan. Penghianatan demi penghianatan terhadap kepercayaan publik telah menjadi tumor ganas yang selalu sigap menggerogoti anggaran Negara. Mencekik kerongkokangan rakyat miskin dan mempersulit akses terhadap pelayanan dasar. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan kegagalan demokrasi.

“Betapa kami malu, melihat dan merasakan besarnya daya rusak dan betapa rendah dirinya bangsa ini akibat ulah politikus busuk. Negeri ini tidak boleh terus memproduksi pemimpin yang tidak berintegritas dan cacat moral termasuk di Sultra,” kata Anselmus, direktur LBH Kendari.