Jumat, 30 Januari 2009
Penurunan Status Kawasan Ancam Keberlangsungan TNRAW
Oleh, Rustam
Rencana pemerintah Provinsi dan Pemda Konawe Selatan menurunkan status sebagian kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di wilayah itu melalui rencana revisi tata ruang akan mengancam keberlangsungan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW). Jika ini jadi dilakukan maka berbagai flora dan fauna yang dilindungi selama belasan tahun akan punah.
Kepala Balai TNRAW Ir. Sri Winenang dalam sebuah diskusi dengan pihak akademisi Universitas Haluoleo (Unhalu, NGO dan wartawan, pekan lalu, mengatakan ancaman yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah rencana Pemda memberikan izin pengelolaan tambang nikel kepada investor di dalam kawasan TNRAW. Selain itu kegiatan perambahan hutan di dalam kawasan oleh warga juga menjadi ancaman yang cukup serius. Beberapa tahun terakhir ini, tekanan terhadap kawasan TNRAW semakin tinggi.
Sri Winenang menjelaskan, penetapan kawasan TNRAW seluas 105.194 ha sejak tahun 1990 yang meliputi empat wilayah kabupaten yakni Konawe Selatan, Konawe, Kolaka dan Bombana merupakan kebijakan strategis terhadap perlindungan kawasan beserta potensinya. Karena kawasan ini memiliki fungsi perlindungan sistim penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati.
Kawasan ini memiliki manfaat dan tujuan yang sangat penting untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Selain itu, kawasan TNRAW memiliki peranan antara lain perikanan, tata air pertanian, dan bahkan dukungan terhadap suplay kebutuhan air minum sampai ke kota Kendari yang memiliki hulu air di rawa Aopa serta hutan Mangrove sepanjang kurang lebih 24 km sebagai habitat jenis kepiting, udang dan lai-lain.
“Kita berharap Unhalu dan semua pihak yang peduli dengan lingkungan dapat memberikan masukan kepada kami demi keberlangsungan TNRAW,” katanya.
Menurut Sri Winenang, keberadaan Unhalu sebagai lembaga pendidikan di Sultra sangat penting terutama dalam menjembantangi, memberikan pencerahan dan pertimbangan lingkungan dalam rencana pembangunan daerah ke depan.
Pihak Unhalu yang dihadiri sejumlah akademisinya antara lain Ir. Sapril, ketua jurusan Kehutanan dan DR. Marsuki Iswandi, dosen Pertanian Unhalu, menyatakan dukungan dan komitmennya membantu Balai TNRAW, terutama memberikan kajian-kajian saintik. Unhalu yang selama ini telah memanfaatkan kawasan TNRAW sebagai pusat penelitian mahasiswa Biologi sangat penting untuk dipertahankan.
Namun beberapa masukan kepada pihak Balai TNRAW yang selama ini menjadi kelemahan adalah data base. Pihak akademisi Unhalu dan LSM Lepmil menyarankan perlunya data base terbaru untuk mengetahui seberapa besar potensi yang dimilki TNRAW.
“Kita belum bisa berargumentasi apakah kawasan TNRAW perlu dipertahankan atau tidak, kalau data base kita saja tidak ada. Jangan sampai kita mati-matian mempertahankan status kawasan sementara potensinya sudah tidak ada,” kata Harun, dari Lepmil Kendari.
Rencana pemerintah Provinsi dan Pemda Konawe Selatan menurunkan status sebagian kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di wilayah itu melalui rencana revisi tata ruang akan mengancam keberlangsungan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW). Jika ini jadi dilakukan maka berbagai flora dan fauna yang dilindungi selama belasan tahun akan punah.
Kepala Balai TNRAW Ir. Sri Winenang dalam sebuah diskusi dengan pihak akademisi Universitas Haluoleo (Unhalu, NGO dan wartawan, pekan lalu, mengatakan ancaman yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah rencana Pemda memberikan izin pengelolaan tambang nikel kepada investor di dalam kawasan TNRAW. Selain itu kegiatan perambahan hutan di dalam kawasan oleh warga juga menjadi ancaman yang cukup serius. Beberapa tahun terakhir ini, tekanan terhadap kawasan TNRAW semakin tinggi.
Sri Winenang menjelaskan, penetapan kawasan TNRAW seluas 105.194 ha sejak tahun 1990 yang meliputi empat wilayah kabupaten yakni Konawe Selatan, Konawe, Kolaka dan Bombana merupakan kebijakan strategis terhadap perlindungan kawasan beserta potensinya. Karena kawasan ini memiliki fungsi perlindungan sistim penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati.
Kawasan ini memiliki manfaat dan tujuan yang sangat penting untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Selain itu, kawasan TNRAW memiliki peranan antara lain perikanan, tata air pertanian, dan bahkan dukungan terhadap suplay kebutuhan air minum sampai ke kota Kendari yang memiliki hulu air di rawa Aopa serta hutan Mangrove sepanjang kurang lebih 24 km sebagai habitat jenis kepiting, udang dan lai-lain.
“Kita berharap Unhalu dan semua pihak yang peduli dengan lingkungan dapat memberikan masukan kepada kami demi keberlangsungan TNRAW,” katanya.
Menurut Sri Winenang, keberadaan Unhalu sebagai lembaga pendidikan di Sultra sangat penting terutama dalam menjembantangi, memberikan pencerahan dan pertimbangan lingkungan dalam rencana pembangunan daerah ke depan.
Pihak Unhalu yang dihadiri sejumlah akademisinya antara lain Ir. Sapril, ketua jurusan Kehutanan dan DR. Marsuki Iswandi, dosen Pertanian Unhalu, menyatakan dukungan dan komitmennya membantu Balai TNRAW, terutama memberikan kajian-kajian saintik. Unhalu yang selama ini telah memanfaatkan kawasan TNRAW sebagai pusat penelitian mahasiswa Biologi sangat penting untuk dipertahankan.
Namun beberapa masukan kepada pihak Balai TNRAW yang selama ini menjadi kelemahan adalah data base. Pihak akademisi Unhalu dan LSM Lepmil menyarankan perlunya data base terbaru untuk mengetahui seberapa besar potensi yang dimilki TNRAW.
“Kita belum bisa berargumentasi apakah kawasan TNRAW perlu dipertahankan atau tidak, kalau data base kita saja tidak ada. Jangan sampai kita mati-matian mempertahankan status kawasan sementara potensinya sudah tidak ada,” kata Harun, dari Lepmil Kendari.
Otoda Gagal Pilkada Sebaiknya Dibubarkan
Oleh, Rustam
Pakar Tata Negara dan pengagas Otonomi Daerah Prof. M. Ryaas Rasyid dalam kunjungannya di kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Rabu (28/1) menilai pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan kurang lebih lima tahun gagal akibat kurangnya suvervisi atau pengawasan dari pemerintah pusat. Dia pun meminta Pilkada secara langsung yang juga merupakan bagian dari penerapan otonomi daerah sebaiknya dibubarkan dan kembali ke sistim dahulu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ryaas Rasyid kepada sejumlah wartawan sesaat sebelum acara temu kader di gedung Grand Awani. Menurutnya, pemerintah pusat terlalu tergopoh-gopoh untuk melaksanakan Pilkada langsung disaat masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik soal demokrasi.
Dia menyarankan pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan Pilkada dan kultur masyarakat sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sebab Pilkada langsung tidak dapat dilaksanakan ketika bersamaan pengangguran dan kemiskinan meluas.
“Masyarakat yang memilih itu harus cerdas. Coba anda lihat, apakah masyarakat sudah cukup cerdas untuk memilih gubernur, bupati dan walikota berdasarkan kemampuan mereka untuk mengurus rakyat, itu kan tidak. Kebanyakan orang memilih berdasarkan popularitas,” katanya.
Ryaas Rasyid menyarankan ada persyaratan bagi daerah-daerah yang ingin melaksanaan Pilkada, misalnya memiliki PAD lima kali lipat yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pilkada, penduduk yang tamat sekolah dasar minimal 50 persen. Kurang dari itu tidak boleh melaksanakan Pilkada.
“Selanjutnya kinerja KPUD juga harus dievaluasi karena telah banyak mencederai kedaulatan rakyat. Banyak orang-orang yang berhak memilih tidak bisa memilih. Karena itu harus selektif, tidak semua harus menggelar Pilkada,” tukasnya.
Selama ini otonomi daerah diasalah artikan. Pemerintah pusat melepas otonomi daerah tetapi tidak dibaringi pengawasan yang ketat. Akibatnya banyak para gubernur, walikota dan bupati yang terjerat kasus hukum seperti korupsi.
“Sekarang apa yang dilakukan orang-orang pusat, tidak ada kan. Sekarang presiden mengeluarkan izin pemeriksaan 127 kepala daerah yang bermasalah, itu bukan sebuah prestasi, tapi akibat pengawasan yang ketat tidak ada, sehingga inilah indikator kegagalan itu. Otonomi daerah bisa dikatakan berhasil apabila semakin sedikit kepala daerah yang terjerat kasus hukum,” tukasnya
Pakar Tata Negara dan pengagas Otonomi Daerah Prof. M. Ryaas Rasyid dalam kunjungannya di kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Rabu (28/1) menilai pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan kurang lebih lima tahun gagal akibat kurangnya suvervisi atau pengawasan dari pemerintah pusat. Dia pun meminta Pilkada secara langsung yang juga merupakan bagian dari penerapan otonomi daerah sebaiknya dibubarkan dan kembali ke sistim dahulu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ryaas Rasyid kepada sejumlah wartawan sesaat sebelum acara temu kader di gedung Grand Awani. Menurutnya, pemerintah pusat terlalu tergopoh-gopoh untuk melaksanakan Pilkada langsung disaat masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik soal demokrasi.
Dia menyarankan pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan Pilkada dan kultur masyarakat sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sebab Pilkada langsung tidak dapat dilaksanakan ketika bersamaan pengangguran dan kemiskinan meluas.
“Masyarakat yang memilih itu harus cerdas. Coba anda lihat, apakah masyarakat sudah cukup cerdas untuk memilih gubernur, bupati dan walikota berdasarkan kemampuan mereka untuk mengurus rakyat, itu kan tidak. Kebanyakan orang memilih berdasarkan popularitas,” katanya.
Ryaas Rasyid menyarankan ada persyaratan bagi daerah-daerah yang ingin melaksanaan Pilkada, misalnya memiliki PAD lima kali lipat yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pilkada, penduduk yang tamat sekolah dasar minimal 50 persen. Kurang dari itu tidak boleh melaksanakan Pilkada.
“Selanjutnya kinerja KPUD juga harus dievaluasi karena telah banyak mencederai kedaulatan rakyat. Banyak orang-orang yang berhak memilih tidak bisa memilih. Karena itu harus selektif, tidak semua harus menggelar Pilkada,” tukasnya.
Selama ini otonomi daerah diasalah artikan. Pemerintah pusat melepas otonomi daerah tetapi tidak dibaringi pengawasan yang ketat. Akibatnya banyak para gubernur, walikota dan bupati yang terjerat kasus hukum seperti korupsi.
“Sekarang apa yang dilakukan orang-orang pusat, tidak ada kan. Sekarang presiden mengeluarkan izin pemeriksaan 127 kepala daerah yang bermasalah, itu bukan sebuah prestasi, tapi akibat pengawasan yang ketat tidak ada, sehingga inilah indikator kegagalan itu. Otonomi daerah bisa dikatakan berhasil apabila semakin sedikit kepala daerah yang terjerat kasus hukum,” tukasnya
Ryaas Rasyid : Tidak Capai 2,5 Persen Suara PDK Dibubarkan
Kader dan calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) harus bekerja keras untuk mencapai empat juta pemilih atau 2,5 persen sebagai syarat lolos Parlementary Treshold (PT). Jika tidak mencapai target, PDK sebaiknya membubarkan diri.
“Kalau tidak dapat suara signifikan bikin ngapain kita. Saya tidak mau seperti partai-partai lain yang berulang-ulang ikut pemilu tapi tidak dapat-dapat dan angga malu-malunya ikut terus pemilu,” kata Presiden PDK Ryaas Rasyid kepada wartawan di Kendari saat menghadiri temu kader dan para caleg, Rabu (28/1).
Menurut Ryaas Rasyid, berdasarkan hasil pengamatannya di 22 daerah yang telah dikunjunginya, target lolos PT dapat tercapai bahkan lebih. Untuk mengait dukungan masyarakat, PDK memiliki program unggulan yang akan ditawarkan kepada rakyat Indonesia yaitu pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang bertumpu pada enam bidang prioritas yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertukangan dan pariwisata.
“Nah, kalau enam bidang ini bisa kita alokasikan anggaran yang cukup dan kita kelola programnya dengan baik, insya Allah bisa menciptakan puluhan juta lapangan kerja dalam waktu yang singkat. Salah satu impelementasi program itu adalah pembangunan Indonesia dari desa,” katanya.
Ditanya apakah dirinya akan mencalonkan sebagai calon presiden (Capres) nanti, pakar Tata Negara dan pengagas otonomi daerah itu menyatakan untuk sementara tidak akan ikut-ikutan mencalonkan diri.
“Ini pemilu belum selesai sudah pada kegenitan. Orang-orang mau jadi capres sementara partainya tidak ada. Kalaupun ada juga belum jelas perolehan suaranya. Menurut saya ada gangguan sedikitlah,” ujarnya.
Sementara itu ketua umum DPP PDK Sultra H. Abdullah Bafadal menyatakan pada pemilu nanti, partainya menargetkan meraih minimal satu kursi di setiap daerah pemilihan DPRD Provinsi dan kabupaten serta satu kursi di DPR-RI. Khusus kabupaten Buton, Kolaka, Konawe Selatan dan Konawe ditargetkan dapat meraih satu fraksi.
“Untuk apa kita urus partai kalau tidak ada kemajuan. Olehnya itu saya sampaikan kepada seluruh caleg dan pengurus partai harus bekerja keras untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Kita sudah pernah ikut pemilu lalu nanti tiba-tiba menghilang, kan malu kita,” katanya.
Acara temu kader yang berlangsung sehari itu dihadiri seluruh caleg Provinsi, Kabupaten/kota, DPR-RI, pengurus serta para simpatisan PDK se-Sultra.
“Kalau tidak dapat suara signifikan bikin ngapain kita. Saya tidak mau seperti partai-partai lain yang berulang-ulang ikut pemilu tapi tidak dapat-dapat dan angga malu-malunya ikut terus pemilu,” kata Presiden PDK Ryaas Rasyid kepada wartawan di Kendari saat menghadiri temu kader dan para caleg, Rabu (28/1).
Menurut Ryaas Rasyid, berdasarkan hasil pengamatannya di 22 daerah yang telah dikunjunginya, target lolos PT dapat tercapai bahkan lebih. Untuk mengait dukungan masyarakat, PDK memiliki program unggulan yang akan ditawarkan kepada rakyat Indonesia yaitu pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang bertumpu pada enam bidang prioritas yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertukangan dan pariwisata.
“Nah, kalau enam bidang ini bisa kita alokasikan anggaran yang cukup dan kita kelola programnya dengan baik, insya Allah bisa menciptakan puluhan juta lapangan kerja dalam waktu yang singkat. Salah satu impelementasi program itu adalah pembangunan Indonesia dari desa,” katanya.
Ditanya apakah dirinya akan mencalonkan sebagai calon presiden (Capres) nanti, pakar Tata Negara dan pengagas otonomi daerah itu menyatakan untuk sementara tidak akan ikut-ikutan mencalonkan diri.
“Ini pemilu belum selesai sudah pada kegenitan. Orang-orang mau jadi capres sementara partainya tidak ada. Kalaupun ada juga belum jelas perolehan suaranya. Menurut saya ada gangguan sedikitlah,” ujarnya.
Sementara itu ketua umum DPP PDK Sultra H. Abdullah Bafadal menyatakan pada pemilu nanti, partainya menargetkan meraih minimal satu kursi di setiap daerah pemilihan DPRD Provinsi dan kabupaten serta satu kursi di DPR-RI. Khusus kabupaten Buton, Kolaka, Konawe Selatan dan Konawe ditargetkan dapat meraih satu fraksi.
“Untuk apa kita urus partai kalau tidak ada kemajuan. Olehnya itu saya sampaikan kepada seluruh caleg dan pengurus partai harus bekerja keras untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Kita sudah pernah ikut pemilu lalu nanti tiba-tiba menghilang, kan malu kita,” katanya.
Acara temu kader yang berlangsung sehari itu dihadiri seluruh caleg Provinsi, Kabupaten/kota, DPR-RI, pengurus serta para simpatisan PDK se-Sultra.
Otoda Gagal Pilkada Sebaiknya Dibubarkan
Oleh, Rustam
Pakar Tata Negara dan pengagas Otonomi Daerah Prof. M. Ryaas Rasyid dalam kunjungannya di kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Rabu (28/1) menilai pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan kurang lebih lima tahun gagal akibat kurangnya suvervisi atau pengawasan dari pemerintah pusat. Dia pun meminta Pilkada secara langsung yang juga merupakan bagian dari penerapan otonomi daerah sebaiknya dibubarkan dan kembali ke sistim dahulu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ryaas Rasyid kepada sejumlah wartawan sesaat sebelum acara temu kader di gedung Grand Awani. Menurutnya, pemerintah pusat terlalu tergopoh-gopoh untuk melaksanakan Pilkada langsung disaat masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik soal demokrasi.
Dia menyarankan pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan Pilkada dan kultur masyarakat sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sebab Pilkada langsung tidak dapat dilaksanakan ketika bersamaan pengangguran dan kemiskinan meluas.
“Masyarakat yang memilih itu harus cerdas. Coba anda lihat, apakah masyarakat sudah cukup cerdas untuk memilih gubernur, bupati dan walikota berdasarkan kemampuan mereka untuk mengurus rakyat, itu kan tidak. Kebanyakan orang memilih berdasarkan popularitas,” katanya.
Ryaas Rasyid menyarankan ada persyaratan bagi daerah-daerah yang ingin melaksanaan Pilkada, misalnya memiliki PAD lima kali lipat yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pilkada, penduduk yang tamat sekolah dasar minimal 50 persen. Kurang dari itu tidak boleh melaksanakan Pilkada.
“Selanjutnya kinerja KPUD juga harus dievaluasi karena telah banyak mencederai kedaulatan rakyat. Banyak orang-orang yang berhak memilih tidak bisa memilih. Karena itu harus selektif, tidak semua harus menggelar Pilkada,” tukasnya.
Selama ini otonomi daerah diasalah artikan. Pemerintah pusat melepas otonomi daerah tetapi tidak dibaringi pengawasan yang ketat. Akibatnya banyak para gubernur, walikota dan bupati yang terjerat kasus hukum seperti korupsi.
“Sekarang apa yang dilakukan orang-orang pusat, tidak ada kan. Sekarang presiden mengeluarkan izin pemeriksaan 127 kepala daerah yang bermasalah, itu bukan sebuah prestasi, tapi akibat pengawasan yang ketat tidak ada, sehingga inilah indikator kegagalan itu. Otonomi daerah bisa dikatakan berhasil apabila semakin sedikit kepala daerah yang terjerat kasus hukum,” tukasnya.
Pakar Tata Negara dan pengagas Otonomi Daerah Prof. M. Ryaas Rasyid dalam kunjungannya di kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Rabu (28/1) menilai pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan kurang lebih lima tahun gagal akibat kurangnya suvervisi atau pengawasan dari pemerintah pusat. Dia pun meminta Pilkada secara langsung yang juga merupakan bagian dari penerapan otonomi daerah sebaiknya dibubarkan dan kembali ke sistim dahulu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ryaas Rasyid kepada sejumlah wartawan sesaat sebelum acara temu kader di gedung Grand Awani. Menurutnya, pemerintah pusat terlalu tergopoh-gopoh untuk melaksanakan Pilkada langsung disaat masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik soal demokrasi.
Dia menyarankan pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan Pilkada dan kultur masyarakat sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sebab Pilkada langsung tidak dapat dilaksanakan ketika bersamaan pengangguran dan kemiskinan meluas.
“Masyarakat yang memilih itu harus cerdas. Coba anda lihat, apakah masyarakat sudah cukup cerdas untuk memilih gubernur, bupati dan walikota berdasarkan kemampuan mereka untuk mengurus rakyat, itu kan tidak. Kebanyakan orang memilih berdasarkan popularitas,” katanya.
Ryaas Rasyid menyarankan ada persyaratan bagi daerah-daerah yang ingin melaksanaan Pilkada, misalnya memiliki PAD lima kali lipat yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pilkada, penduduk yang tamat sekolah dasar minimal 50 persen. Kurang dari itu tidak boleh melaksanakan Pilkada.
“Selanjutnya kinerja KPUD juga harus dievaluasi karena telah banyak mencederai kedaulatan rakyat. Banyak orang-orang yang berhak memilih tidak bisa memilih. Karena itu harus selektif, tidak semua harus menggelar Pilkada,” tukasnya.
Selama ini otonomi daerah diasalah artikan. Pemerintah pusat melepas otonomi daerah tetapi tidak dibaringi pengawasan yang ketat. Akibatnya banyak para gubernur, walikota dan bupati yang terjerat kasus hukum seperti korupsi.
“Sekarang apa yang dilakukan orang-orang pusat, tidak ada kan. Sekarang presiden mengeluarkan izin pemeriksaan 127 kepala daerah yang bermasalah, itu bukan sebuah prestasi, tapi akibat pengawasan yang ketat tidak ada, sehingga inilah indikator kegagalan itu. Otonomi daerah bisa dikatakan berhasil apabila semakin sedikit kepala daerah yang terjerat kasus hukum,” tukasnya.
Kamis, 29 Januari 2009
Belasan Ton Biota Laut yang Dilindungi Disita Petugas
Oleh, Rustam
Petugas karantina ikan departemen Perikanan dan Kelautan Kendari bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra, Rabu malam (28/1) berhasil mengagalkan pengiriman12 ton biota laut jenis kerang-kerangan (Crutacea) yang dilindungi. Biota laut tersebut selanjutnya disita oleh petugas.
Saat ditangkap, biota laut itu telah dimasukkan ke dalam kontainer dan hendak dinaikkan ke kapal kargo milik PT. Meratus. Rencananya crutacea itu akan di bawah ke Surabaya untuk di pasarkan.
Ada dua jenis Crutacea yang disita yaitu kepala kambing (Casis Cimuta) dan Triton (Charonia tritonis). Kedua jenis biota laut itu dilindungi berdasarkan UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan SK Menteri nomor 12/kpts-11/97 tentang biota laut yang dilindungi. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat kenakan 5 tahun kurungan penjara dan denda maksimal Rp.1 miliar.
Kepala kambing dan triton memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kedua jenis biota laut itu biasanya diolah menjadi industri untuk kebutuhan kosmetik, kancing baju dan beberapa kegunaan lainnya.
Pengawas karantina ikan Kendari, Tamrin, mengatakan penangkapan biota laut tersebut berkat adanya laporan dari masyarakat dan Polsek Soropia, Konawe. Laporan terserbut langsung ditindaklanjuti di pelabuhan Kendari dan berhasil ditemukan.
“Mereka mengaku dalam kontainer itu berisi rumput laut, tapi berkat adanya laporan masyarakat kami memeriksa dan ternyata setelah dibuka isinya kepala kambing. Sehingga kami terpaksa tidak memberikan izin pengangkutan,” katanya, kemarin (29/1).
Biota laut tersebut kini diamakan petugas BKSD sebagai barang bukti. Sementara pemilik, Jimi alias Jamal, kini masih dalam pemeriksaan oleh kepolisian.
Petugas karantina ikan departemen Perikanan dan Kelautan Kendari bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra, Rabu malam (28/1) berhasil mengagalkan pengiriman12 ton biota laut jenis kerang-kerangan (Crutacea) yang dilindungi. Biota laut tersebut selanjutnya disita oleh petugas.
Saat ditangkap, biota laut itu telah dimasukkan ke dalam kontainer dan hendak dinaikkan ke kapal kargo milik PT. Meratus. Rencananya crutacea itu akan di bawah ke Surabaya untuk di pasarkan.
Ada dua jenis Crutacea yang disita yaitu kepala kambing (Casis Cimuta) dan Triton (Charonia tritonis). Kedua jenis biota laut itu dilindungi berdasarkan UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan SK Menteri nomor 12/kpts-11/97 tentang biota laut yang dilindungi. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat kenakan 5 tahun kurungan penjara dan denda maksimal Rp.1 miliar.
Kepala kambing dan triton memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kedua jenis biota laut itu biasanya diolah menjadi industri untuk kebutuhan kosmetik, kancing baju dan beberapa kegunaan lainnya.
Pengawas karantina ikan Kendari, Tamrin, mengatakan penangkapan biota laut tersebut berkat adanya laporan dari masyarakat dan Polsek Soropia, Konawe. Laporan terserbut langsung ditindaklanjuti di pelabuhan Kendari dan berhasil ditemukan.
“Mereka mengaku dalam kontainer itu berisi rumput laut, tapi berkat adanya laporan masyarakat kami memeriksa dan ternyata setelah dibuka isinya kepala kambing. Sehingga kami terpaksa tidak memberikan izin pengangkutan,” katanya, kemarin (29/1).
Biota laut tersebut kini diamakan petugas BKSD sebagai barang bukti. Sementara pemilik, Jimi alias Jamal, kini masih dalam pemeriksaan oleh kepolisian.
Hasil Kayu Indonesia Lebih Banyak Dinikmati Pengusaha
Tahukah anda, Indonesia yang memiliki hutan seluas 120 juta ha, hari ini kontribusinya terhadap devisa negara baru sekitar Rp.7,8 miliar. Padahal ada Negara lain yang hanya memiliki 28 juta ha bisa memberikan kontribusi terhadap negaranya 50,3 triliun euro pertahun.
“Negara tetangga kita di Kalimantan mampu mengekspor jutaan kubik ke negara lain pada saat Indonesia sedang lesuh, padahal hutannya tidak luas, tapi mereka mampu memproduksi. Ini haru menjadi pelajaran buat kita semua,” kata MS Kaban di Kendari saat menghadiri penanaman pohon Hutan Tanaman Rakat di desa Lambara, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Menurut Kaban, selama hutan selalu menjadi korban dan dikorbankan. Sektor kehutanan tidak pernah dijadikan sebagai prioritas utama. “Bapak presiden kita menegaskan bahwa revitalisasi sektor kehutanan harus didorong untuk menjadi hutan tanaman rakyat,” ujarnya.
“Negara tetangga kita di Kalimantan mampu mengekspor jutaan kubik ke negara lain pada saat Indonesia sedang lesuh, padahal hutannya tidak luas, tapi mereka mampu memproduksi. Ini haru menjadi pelajaran buat kita semua,” kata MS Kaban di Kendari saat menghadiri penanaman pohon Hutan Tanaman Rakat di desa Lambara, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Menurut Kaban, selama hutan selalu menjadi korban dan dikorbankan. Sektor kehutanan tidak pernah dijadikan sebagai prioritas utama. “Bapak presiden kita menegaskan bahwa revitalisasi sektor kehutanan harus didorong untuk menjadi hutan tanaman rakyat,” ujarnya.
Selasa, 20 Januari 2009
Golkar Bertanggungjawab atas Kegagalan Pemerintahan
Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar Surya Paloh dalam acara temu kader di Kendari, Sabtu (17/1), menegaskan kalau pemerintahan SBY-JK saat ini tidak sukses maka yang paling bertanggungjawab atas kegagalan itu adalah partai Golkar. "Tetapi kalau pemerintahan ini dianggap berhasil oleh rakyat, janganlah seenak perutnya menyatakan bahwa Golkar tidak pernah berbuat apa-apa untuk keberhasilan pemerintahan ini, itu juga tidak benar" tegasnya yang disabut tepuk tangan yang riuh oleh sekitar 700 kader golkar yang memenuhi gedung pertemuan. Kunjungan Surya Paloh di Kendari, selain melakukan temu kader juga dirangkaikan pelantikan pengurus AMPG, KPPG dan dewan panasehat (Wanhat) Golkar Sultra. Sejumlah anggota dewan penasehat DPP Golkar dan anggota DPR-RI asal Sultra hadir pada acara ini antara lain Tenri Abeng, mantan rektor Unhalu, Soleh Salahudin, Sarwan Hamid, Yorris Ruwaeyai, Rustam E Tamburaka dan La Ode Djeni Hasmar.
Dalam arahannya di hadapan kader Golkar, Surya Paloh, mengatakan sepanjang sejarah keberadaan Golkar 40 tahun partainya telah banyak berbuat untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan saat ini juga adalah bukti komitmen Golkar dalam membangun dan membawah perubahan di nusantara ini. Hal itu dicapai karena kader-kader Golkar memiliki komitman terhadap perjuangan bangsa dan masyarakat.
"Jadi jangan anda terprovokasi bahwa Golkar tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak memberikan suri keteladanan bagi bangsa ini, itu tidak benar. Kita semua menyadari di dalam tubuh keluarga besar Golkar tidak semuanya baik, ada orang-orang yang nakal, bodoh dan tercela. Tetapi masih lebih banyak lagi orang-orang yang baik, bermoral dan punya komitmen untuk membangun bangsa ini," tukasnya.
Dalam rangka menghadapi persaingan pemilu 2009, Golkar memiliki modal kepercayaan untuk bersaing dengan 37 partai politik yaitu mengedepankan kebersamaan, keikhlasan hati, uluran cinta kasi sesama masyarakat, mengedepankan pemikiran-pemikiran yang obyektif, mendahulukan kepentingan yang lebih luas dan menurunkan semangat ekosentrik sesama kader.
"Jadi kalau ada iklan-iklan partai politik dalam koridor partai pendukung pemerintah, yang mengiklankan dirinya tanpa bersama-sama dengan dengan keberhasilan Golkar, itu kita anggap sebagai silapan belaka," ujarnya.
Surya Paloh menambahkan, pasca terpilihnya pemerintahan baru pada Pemilu nanti, Golkar telah memiliki beberapa isu penting yang akan ditawarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yaitu menyelesaikan pelanggaran HAM dan ekonomi, maksimum selama 180 hari setelah pemerintahan baru yang terpilih, kurangi hutan luar negeri, memperjuangkan kenaikan gaji bagi TNI dan Polri sebesar 300 persen, memprioritaskan pendidikan terutama menyekolahkan 120.000 mahasiswa ke luar negeri dan memperkuat armada kemaritiman untuk mengamankan laut Indonesia dari pencurian ikan.
"Kalau mereka tidak bersedia, saya sebagai ketua dewan penasehat jangan dukung pemerintahan seperti itu," ujarnya. Pada ksemepatan itu, Surya Paloh juga menyatakan, Golkar harus siap menerima konsekuensi diterima ataupun tidak diterima oleh masyarakat pada pemilu nanti.
Menyinggung mengenai keberadaan Golkar Sultra, pimpinan Media Grup itu menyatakan, Golkar di bawah kendali Ridwan akan mampu memberikan yang terbaik apabila para kader di daerah ini tetap menegahkan semangat kesatuan, kekompakan dan kebersamaan diantara sesama kader. Surya mengharapkan tidak ada lagi perpecahan di tubuh Golkar.
Sebelumnya ketua DPD Golkar Sultra Ridwan menyatakan saat ini Golkar tidak akan mengejar jabatan maupun kekuasaan, tetapi hanya semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat. Ridwan yang juga Bupati Muna itu menyatalan siap memenangkan pemilihan legislatif 2009.
Sebagai lumbungnya Golkar di Indonesia Timur, Ridwan berkeyakinan akan memberikan kontribusi tiga kursi DPR-RI. "Saya sudah katakan kepada seluruh caleg dan kader partai agar jangan tinggal di rumah, tapi harus terjung ke lapangan," ujarnya.
Dalam arahannya di hadapan kader Golkar, Surya Paloh, mengatakan sepanjang sejarah keberadaan Golkar 40 tahun partainya telah banyak berbuat untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan saat ini juga adalah bukti komitmen Golkar dalam membangun dan membawah perubahan di nusantara ini. Hal itu dicapai karena kader-kader Golkar memiliki komitman terhadap perjuangan bangsa dan masyarakat.
"Jadi jangan anda terprovokasi bahwa Golkar tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak memberikan suri keteladanan bagi bangsa ini, itu tidak benar. Kita semua menyadari di dalam tubuh keluarga besar Golkar tidak semuanya baik, ada orang-orang yang nakal, bodoh dan tercela. Tetapi masih lebih banyak lagi orang-orang yang baik, bermoral dan punya komitmen untuk membangun bangsa ini," tukasnya.
Dalam rangka menghadapi persaingan pemilu 2009, Golkar memiliki modal kepercayaan untuk bersaing dengan 37 partai politik yaitu mengedepankan kebersamaan, keikhlasan hati, uluran cinta kasi sesama masyarakat, mengedepankan pemikiran-pemikiran yang obyektif, mendahulukan kepentingan yang lebih luas dan menurunkan semangat ekosentrik sesama kader.
"Jadi kalau ada iklan-iklan partai politik dalam koridor partai pendukung pemerintah, yang mengiklankan dirinya tanpa bersama-sama dengan dengan keberhasilan Golkar, itu kita anggap sebagai silapan belaka," ujarnya.
Surya Paloh menambahkan, pasca terpilihnya pemerintahan baru pada Pemilu nanti, Golkar telah memiliki beberapa isu penting yang akan ditawarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yaitu menyelesaikan pelanggaran HAM dan ekonomi, maksimum selama 180 hari setelah pemerintahan baru yang terpilih, kurangi hutan luar negeri, memperjuangkan kenaikan gaji bagi TNI dan Polri sebesar 300 persen, memprioritaskan pendidikan terutama menyekolahkan 120.000 mahasiswa ke luar negeri dan memperkuat armada kemaritiman untuk mengamankan laut Indonesia dari pencurian ikan.
"Kalau mereka tidak bersedia, saya sebagai ketua dewan penasehat jangan dukung pemerintahan seperti itu," ujarnya. Pada ksemepatan itu, Surya Paloh juga menyatakan, Golkar harus siap menerima konsekuensi diterima ataupun tidak diterima oleh masyarakat pada pemilu nanti.
Menyinggung mengenai keberadaan Golkar Sultra, pimpinan Media Grup itu menyatakan, Golkar di bawah kendali Ridwan akan mampu memberikan yang terbaik apabila para kader di daerah ini tetap menegahkan semangat kesatuan, kekompakan dan kebersamaan diantara sesama kader. Surya mengharapkan tidak ada lagi perpecahan di tubuh Golkar.
Sebelumnya ketua DPD Golkar Sultra Ridwan menyatakan saat ini Golkar tidak akan mengejar jabatan maupun kekuasaan, tetapi hanya semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat. Ridwan yang juga Bupati Muna itu menyatalan siap memenangkan pemilihan legislatif 2009.
Sebagai lumbungnya Golkar di Indonesia Timur, Ridwan berkeyakinan akan memberikan kontribusi tiga kursi DPR-RI. "Saya sudah katakan kepada seluruh caleg dan kader partai agar jangan tinggal di rumah, tapi harus terjung ke lapangan," ujarnya.
Temu Kader Golkar di Kendari Diwarnai Kericuhan
Acara temu kader Golkar di Kendari, Sabtu (17) siang yang dihadiri ketua dewan penasehat partai Golkar Surya Paloh, sedikit terganggu akibat kericuhan sesama kader partai. Kericuhan itu terjadi ketika salah seorang caleg Golkar dari kabupaten Konawe Arifuddin Laumara mengkritik ketua DPD Golkar Sultra, Ridwan.
Arifuddin Laumara yang memanfaatkan sesi tanya jawab meminta kepada Ridwan agar pada pelaksanaan kampanye nanti tidak lagi menggunakan helikopter untuk berkampanye. Dia mengusulkan agar dana untuk sewa Helikopter sebaiknya dibagikan kepada masyarakat dan pengurus.
Pernyataan Arifuddin Laumara itu spontan menimbulkan emosi dan kemarahan sejumlah kader Golkar. Dia pun langsung diamankan dan dihajar oleh rekan-rekannya hingga mengeluarkan darah pada mulutnya. Meski polisi bertindak cepat mengamankan Arifuddin, namun sejumlah kader Golkar tetap saja mengejarnya hingga ke jalan raya.
Polisi mengalami kesulitan mengamankan kejaran para kader Golkar itu, sebelum akhirnya Arifuddin di amankan dan dibawah lari ke mobil polisi. Situasi pun kembali kondusif dan acara temu kader tetap dilanjutkan setelah sempat terhenti selama beberapa menit.
Dalam keadaan emosi, sejumlah kader Golkar menilai Arifuddin telah mencampuri urusan Golkar Muna. Mereka juga mengatakan Arifuddin bukanlah kader Golkar. Namun hal itu diklarifikasi oleh sekretaris DPD Golkar Konawe, Tauhid. Menurut Tauhid, Arifuddin adalah caleg di salah satu daerah pemilihan di Konawe.
Menanggapi insiden itu, Surya Paloh menyatakan Arififuddin adalah bagian kader Golkar. "Saya kira ini adalah masukan dikritikan buat kemajuan Golkar. Kejdian itu adalah hal biasa dalam sebuah demokrasi," ujarnya.
Arifuddin Laumara yang memanfaatkan sesi tanya jawab meminta kepada Ridwan agar pada pelaksanaan kampanye nanti tidak lagi menggunakan helikopter untuk berkampanye. Dia mengusulkan agar dana untuk sewa Helikopter sebaiknya dibagikan kepada masyarakat dan pengurus.
Pernyataan Arifuddin Laumara itu spontan menimbulkan emosi dan kemarahan sejumlah kader Golkar. Dia pun langsung diamankan dan dihajar oleh rekan-rekannya hingga mengeluarkan darah pada mulutnya. Meski polisi bertindak cepat mengamankan Arifuddin, namun sejumlah kader Golkar tetap saja mengejarnya hingga ke jalan raya.
Polisi mengalami kesulitan mengamankan kejaran para kader Golkar itu, sebelum akhirnya Arifuddin di amankan dan dibawah lari ke mobil polisi. Situasi pun kembali kondusif dan acara temu kader tetap dilanjutkan setelah sempat terhenti selama beberapa menit.
Dalam keadaan emosi, sejumlah kader Golkar menilai Arifuddin telah mencampuri urusan Golkar Muna. Mereka juga mengatakan Arifuddin bukanlah kader Golkar. Namun hal itu diklarifikasi oleh sekretaris DPD Golkar Konawe, Tauhid. Menurut Tauhid, Arifuddin adalah caleg di salah satu daerah pemilihan di Konawe.
Menanggapi insiden itu, Surya Paloh menyatakan Arififuddin adalah bagian kader Golkar. "Saya kira ini adalah masukan dikritikan buat kemajuan Golkar. Kejdian itu adalah hal biasa dalam sebuah demokrasi," ujarnya.
Kamis, 15 Januari 2009
Perencanaan Pembangunan Laboratorium Bawah Laut
Perencanaan Pembangunan Laboratorium Bawah Laut
Oleh : Rustam
Setelah ditetapkan sebagai pusat penelitian kelautan, Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), berencanya akan membangun loboratorium penelitian bawah laut. Loboratorium yang akan menghabiskan anggaran yang sangat besar itu akan didanai oleh sejumlah negara di Eropa seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Prancis dan Australia serta beberapa negara Asia yang konsen dengan lingkungan.
Rencana pembangunan laboratorium itu diungkapkan Bupati Wakatobi Ir. Hugua di Kendari baru-baru ini. Menurut Hugua, ide membangun laboratorium bawah laut itu muncul setelah melakukan kunjungan ke London, Inggris, menghadiri undangan seminar yang digelar Universitas terkemuka di negeri pangeran Charles itu yakni Cambrig University Oxpor University dan Essesx University.
Sebelumnya, Hugua juga telah berkunjung ke Prancis dan Jerman dan Prancis. Kedua negara Barat itu menyatakan dukungannya dan siap membantu pendanaan. Selain dukungan lembaga perguruan tinggi terkemuka di Inggris dan Amerika Serikat, para pakar biologi dunia seperti Draham Jc Undewood, George W, Beccaloni, Shane Winser dari Royal Geography Society, dan mantan Menteri Keuangan Inggris Ken Clark
"Rencana pembangunan laboratorium bawah laut di Wakatobi itu hampir sepenuhnya akan dibiayai sponsor dari luar negeri, sedangkan Pemerintah Kabupaten Wakatobi hanya menyediakan sarana dan prasarana lainnya," kata Hugua.
Dalam kunjungannya saat itu, para mahasiswa S1 dan S2 ketiga Universitas di Inggris mendaulat Hugua sebagai keynote speaker. Hugua bersama dekan Fakultas Biologi ketiga Universitas tampil sebagai pembicara. Hugua yang cukup fasih berbahasa Inggris itu memperkenalkan keindahan dan keanekaragaman hayati di bawah laut Wakatobi.
Mahasiswa di Inggris menyatakan minatnya untuk melakukan penelitian di Wakatobi. Dekan fakultas Biologi Essex University Prof. Graham JC Underwood, dan Prof. Rob Massara meminta kepada Pemda Wakatobi untuk membangun kerjasama dalam bidang penelitian kelautan. Ketiga Universitas itu akan menjadikan Wakatobi khususnya pulau Hoga sebagai pusat penelitian terbaik di dunia atau Centre of Excellent. Setiap tahun Universitas di Inggris akan mengirimkan mahasiswanya melakukan penelitian.
"Seluruh mahasiswa yang hadir merasa kagum dengan keindahan bawah laut Wakatobi yang saya perlihatkan. Dan mereka menyatakan ketertarikannya datang ke Wakatobi," kata Hugua.
Pada kesempatan itu, Hugua menyempatkan diri mengunjungi Laboratorium Fakultas Biologi dimasing-masing Universitas dan bertemu langsung dengan Direktur Operation Wallacea. "Saya bangga sekali gambar-gambar Wakatobi menghiasi ruangan laboratirum di tiga Universitas itu," ujarnya.
Dalam kunjungannya itu, Hugua bersama wakil ketua DPD-RI La Ode Ida juga menyempatkan bertemu dengan mantan Menteri keuangan Inggris dua periode Mr. Ken Clark. Pertemuan itu berlangsung di gedung parlemen Inggris.
"Dalam petemuan itu kami membahas kerjasama diberbagai bidang pembangunan, khususnya ekonomi. Mr. Ken Clark menyatakan kesiapannya menjaling kerjasama dengan kami," kata Hugua.
Oleh : Rustam
Setelah ditetapkan sebagai pusat penelitian kelautan, Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), berencanya akan membangun loboratorium penelitian bawah laut. Loboratorium yang akan menghabiskan anggaran yang sangat besar itu akan didanai oleh sejumlah negara di Eropa seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Prancis dan Australia serta beberapa negara Asia yang konsen dengan lingkungan.
Rencana pembangunan laboratorium itu diungkapkan Bupati Wakatobi Ir. Hugua di Kendari baru-baru ini. Menurut Hugua, ide membangun laboratorium bawah laut itu muncul setelah melakukan kunjungan ke London, Inggris, menghadiri undangan seminar yang digelar Universitas terkemuka di negeri pangeran Charles itu yakni Cambrig University Oxpor University dan Essesx University.
Sebelumnya, Hugua juga telah berkunjung ke Prancis dan Jerman dan Prancis. Kedua negara Barat itu menyatakan dukungannya dan siap membantu pendanaan. Selain dukungan lembaga perguruan tinggi terkemuka di Inggris dan Amerika Serikat, para pakar biologi dunia seperti Draham Jc Undewood, George W, Beccaloni, Shane Winser dari Royal Geography Society, dan mantan Menteri Keuangan Inggris Ken Clark
"Rencana pembangunan laboratorium bawah laut di Wakatobi itu hampir sepenuhnya akan dibiayai sponsor dari luar negeri, sedangkan Pemerintah Kabupaten Wakatobi hanya menyediakan sarana dan prasarana lainnya," kata Hugua.
Dalam kunjungannya saat itu, para mahasiswa S1 dan S2 ketiga Universitas di Inggris mendaulat Hugua sebagai keynote speaker. Hugua bersama dekan Fakultas Biologi ketiga Universitas tampil sebagai pembicara. Hugua yang cukup fasih berbahasa Inggris itu memperkenalkan keindahan dan keanekaragaman hayati di bawah laut Wakatobi.
Mahasiswa di Inggris menyatakan minatnya untuk melakukan penelitian di Wakatobi. Dekan fakultas Biologi Essex University Prof. Graham JC Underwood, dan Prof. Rob Massara meminta kepada Pemda Wakatobi untuk membangun kerjasama dalam bidang penelitian kelautan. Ketiga Universitas itu akan menjadikan Wakatobi khususnya pulau Hoga sebagai pusat penelitian terbaik di dunia atau Centre of Excellent. Setiap tahun Universitas di Inggris akan mengirimkan mahasiswanya melakukan penelitian.
"Seluruh mahasiswa yang hadir merasa kagum dengan keindahan bawah laut Wakatobi yang saya perlihatkan. Dan mereka menyatakan ketertarikannya datang ke Wakatobi," kata Hugua.
Pada kesempatan itu, Hugua menyempatkan diri mengunjungi Laboratorium Fakultas Biologi dimasing-masing Universitas dan bertemu langsung dengan Direktur Operation Wallacea. "Saya bangga sekali gambar-gambar Wakatobi menghiasi ruangan laboratirum di tiga Universitas itu," ujarnya.
Dalam kunjungannya itu, Hugua bersama wakil ketua DPD-RI La Ode Ida juga menyempatkan bertemu dengan mantan Menteri keuangan Inggris dua periode Mr. Ken Clark. Pertemuan itu berlangsung di gedung parlemen Inggris.
"Dalam petemuan itu kami membahas kerjasama diberbagai bidang pembangunan, khususnya ekonomi. Mr. Ken Clark menyatakan kesiapannya menjaling kerjasama dengan kami," kata Hugua.
Rabu, 07 Januari 2009
Dua Persen Di Kendari Remaja Mengaku Pernah Berhubungan Sex
Kantor Wilaah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat ada sekitar dua persen remaja putrid dan putra di
Angka itu jauh lebih tinggi dari angka nasional ang mencapai 34,70 persen (perempuan) dan 30,90 persen (laki-laki). Sedangkan remaja putri dan remaja putra yang bersusia 20-24 tahun lebih tinggi akni 48,60 persen dan 476,50 persen.
Kepala BKKBN Sultra Drs. H. Djohansyah, MM mengatakan perilaku remaja yang melakukan hubungan sex pranikah akibat rendahnya pengetahuan remaja tentang Kesehatan Repoduksi Remaja (KRR) dan hubungan pergaulan bebas. Peran orang tua di rumah sangat penting untuk mengendalikan perilaku putra dan putri remaja mereka.
Menurut Djohansyah, akibat pemahaman yang rendah remaja putri dan remaja putra usia 15-24 tahun yang mengetahui masa subur hana 29 persen dan 32,30 persen, dan yang mengetahui resiko kehamilan jika melakukan hubungan sexsual diusia tersebut adalah 49,50 dan 45,50 persen.
Tidak hanya perilaku sex, separuh atau 2,70 persen dari kasus AIDS di Indonesia adalah kelompok remaja berusia 15-19 tahun, dan umur 20-29 tahun mencapai 54,70 persen. Sedangkan penyalahgunaan narkoba pada usia yang sama mencapai 78 persen dari 3,2 juta penduduk
“Sekalipun di Sultra kasus AIDS jumlahna masih sedikit namun sudah pada tingkat mengkhawatirkan, disebabkan sudah merambah 10 kabupaten dan
Direktur advokasi dan KIE BKKBN Pusat, Rukman Heriana mengatakan untuk mengatasi persoalan remaja tersebut, BKKBN bersama DPR telah menyepakati program kesehatan reproduksi remaja sebagai bagian dari program nasional 2000-2004 dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, dengan melibatkan unsur Depkes, Depdiknas, Depsos, Depag, BKKBN dan anak sekolah.
Pada tahun 2004-2009, BKKBN telah menusun strategi dasar dan menetapkan sasaran strategis yang harus dicapai. “Salah satu sasaran tersebut sangat berkaitan dengan kesehatan produksi remaja, yaitu setiap kecamatan memiliki pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja,” kata Rukman Heriana. (***)
Langganan:
Komentar (Atom)
Postingan
